 |
| Joko Widodo |
JAKARTA - Peneliti Cyrus Network Hasan Batupahat mengatakan, Presiden Joko Widodo harus berani bersikap tegas dan jelas untuk menyelesaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Sebabnya, Jokowi memegang kepentingan seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilihnya maupun tidak.
"Jokowi banyak bertindak sebagai presidennya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Partai NasDem," kata Hasan dalam diskusi 'Ada Apa dengan Jokowi' di Eatology Cafe, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015). "Sebenarnya dia ini Presiden Indonesia apa presidennya PDIP?"
Hasan menceritakan rekam jejak Jokowi selalu membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Namun, saat menjadi Presiden, Jokowi tidak mempunyai kekuatan politik. "Yang punya kekuatan politik, ya, Mega dan Paloh. Pemerintahan akan bermasalah tanpa itu," ujarnya.
"Jokowi banyak bertindak sebagai presidennya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Partai NasDem," kata Hasan dalam diskusi 'Ada Apa dengan Jokowi' di Eatology Cafe, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015). "Sebenarnya dia ini Presiden Indonesia apa presidennya PDIP?"
Hasan menceritakan rekam jejak Jokowi selalu membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Namun, saat menjadi Presiden, Jokowi tidak mempunyai kekuatan politik. "Yang punya kekuatan politik, ya, Mega dan Paloh. Pemerintahan akan bermasalah tanpa itu," ujarnya.
Jumat lalu, Jokowi menyatakan KPK dan Polri tidak boleh bergesekan dalam menjalankan tugas. Pernyataan itu menanggapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri.
Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar, pernyataan Jokowi ini menunjukkan kualitasnya dalam menyelesaikan masalah. "Massa sudah bergerak, statementnya kok cuma itu. Dia tidak paham apa tidak berani?" kata Haris dalam acara yang sama, seperti dilansir Tempo.
Lebih jauh Haris menjelaskan, saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditekan oleh para petinggi partai yang mendukungnya dan rakyat. Dampaknya, Jokowi tidak bisa membendung atau mengambil sikap tegas ihwal kasus Kepala Polri terpilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan serta upaya pelemahan KPK. (*)
Lebih jauh Haris menjelaskan, saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditekan oleh para petinggi partai yang mendukungnya dan rakyat. Dampaknya, Jokowi tidak bisa membendung atau mengambil sikap tegas ihwal kasus Kepala Polri terpilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan serta upaya pelemahan KPK. (*)
