 |
| Budi Gunawan |
JAKARTA - Isu pergantian Kepala Kepolisian RI mendapat perhatian khusus dari sejumlah pihak. Waktu singkat yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih calon kapolri dinilai telah menimbulkan sebuah tanda tanya. Bahkan, satu nama yang kuat disebut akan menduduki jabatan kapolri diduga erat kaitannya dengan kepentingan politik.
"Buat saya ini suatu skandal politik Jokowi. Saya tidak percaya ada pergantian kapolri dalam waktu cepat, mendadak, dan kemudian memotong semua rasionalitas," ujar Koordinator Kontras dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Hariz Azhar, saat ditemui seusai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).
Menurut informasi yang diperoleh, DPR kini telah menerima satu nama yang diajukan sebagai calon kapolri. Nama tersebut ialah Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan. Meski demikian, Hariz mengatakan, saat ini tidak ada keadaan darurat yang mengharuskan Jokowi memilih kapolri dalam waktu cepat.
"Secara resmi, kapolri yang masih menjabat seharusnya menyampaikan secara langsung masukan mengenai nama calon kapolri," ujar Hariz, seperti dilansir kompas.com.
Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga seharusnya terlebih dahulu meminta KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memberikan rekomendasi terhadap nama-nama calon kapolri.
Namun, kata Hariz, hal tersebut belum juga dilakukan. Sementara itu, terkait nama Budi Gunawan, Hariz menilai hal tersebut dapat menimbukan preseden buruk, baik bagi instansi Polri maupun bagi Jokowi. Sebab, Budi diketahui pernah menjabat sebagai pengawal mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan dikenal dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Rekening Gendut
Selain itu, sebut Hariz, nama Budi Gunawan juga termasuk dalam 25 pejabat tinggi Polri yang diduga memiliki jumlah keuangan yang cukup besar yang tersimpan dalam rekening pribadi.
"Kami meminta pertanggungjawaban Jokowi. Kalau Budi Gunawan benar-benar ditunjuk, ini benar-benar suatu preseden buruk," kata Hariz.
"Kami meminta pertanggungjawaban Jokowi. Kalau Budi Gunawan benar-benar ditunjuk, ini benar-benar suatu preseden buruk," kata Hariz.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan membantah isu rekening gendut yang dikaitkan dengan dirinya. Menurutnya, laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menunjukkan tak ada persoalan dengan rekeningnya.
"Masalah itu perlu saya luruskan. Laporan dari PPATK sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) pada tahun 2010," ujar Budi seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, seperti dilansir kompas.com, Jumat (26/7/2013) lalu. (*)
"Masalah itu perlu saya luruskan. Laporan dari PPATK sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) pada tahun 2010," ujar Budi seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, seperti dilansir kompas.com, Jumat (26/7/2013) lalu. (*)
