 |
| Neta S Pane |
JAKARTA -
Bertambahnya korban jiwa dalam acara silaturahmi Lebaran dan pembagian
zakat di rumah Jusuf Kalla (JK), Indonesia Police Watch (IPW) mendesak
Polresta Makassar, Sulsel untuk segera memproses kasus ini secara
serius. JK dan Polri tidak boleh membiarkan kasus yang sudah menewaskan
dua orang tersebut.
Menurut Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch kalau IPW sangat menyayangkan dalam acara silaturahmi lebaran dan pembagian zakat di rumah JK terjadi petaka.
"Dua orang tewas dan belasan lainnya luka. Jika ditanya siapa yg salah, jawabnya tentu panitia dan tuan rumah, yang ceroboh dan tidak cermat dalam mengantisipasi situasi," katanya dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (2/8/2014).
Menurutnya Jokowi juga melakukan pengumpulan massa di tempatnya di Graha Saba Solo. Jumlah masyarakat yang ingin bersalaman dan bersilaturahmi dengan Jokowi juga sangat banyak. Tapi panitia dan tuan rumah bisa mengaturnya dengan tertib, sehingga tidak ada korban.
Menurut Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch kalau IPW sangat menyayangkan dalam acara silaturahmi lebaran dan pembagian zakat di rumah JK terjadi petaka.
"Dua orang tewas dan belasan lainnya luka. Jika ditanya siapa yg salah, jawabnya tentu panitia dan tuan rumah, yang ceroboh dan tidak cermat dalam mengantisipasi situasi," katanya dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (2/8/2014).
Menurutnya Jokowi juga melakukan pengumpulan massa di tempatnya di Graha Saba Solo. Jumlah masyarakat yang ingin bersalaman dan bersilaturahmi dengan Jokowi juga sangat banyak. Tapi panitia dan tuan rumah bisa mengaturnya dengan tertib, sehingga tidak ada korban.
"Sementara
kenapa di rumah JK tidak tertib dan jatuh korban? Hal ini menunjukkan
panitia di rumah JK ceroboh," tambahnya, seperti dilansir aktual.co.
Dikatakan Neta kalau kecerobohan yang memakan korban jiwa harus diproses secara hukum. Jadi Polresta Makassar tidak boleh menghentikan kasus ini. Jika kasus ini dihentikan sama artinya Polresta dan JK sebagai wapres yang akan dilantik membiarkan pelanggaran hukum dan kezaliman terjadi di negeri ini, khususnya terjadi di rumahnya. Untuk itu JK harus mendorong kasus ini diselesaikan secara hukum, biar rasa keadilan masyarakat tidak tercederai.
"Jika tidak ada proses hukum sama artinya JK sebagai calon wapres sudah membiarkan penzaliman dan pengangkangan terhadp proses hukum terjadi di rumahnya. Dampaknya, bagaimana publik bisa percaya bahwa JK sebagai wapres nanti akan melakukan penegakan supremasi hukum, karena pelanggaran hukum di rumahnya saja dia biarkan dan dia tutup mata," tandasnya.
Dikatakan Neta kalau kecerobohan yang memakan korban jiwa harus diproses secara hukum. Jadi Polresta Makassar tidak boleh menghentikan kasus ini. Jika kasus ini dihentikan sama artinya Polresta dan JK sebagai wapres yang akan dilantik membiarkan pelanggaran hukum dan kezaliman terjadi di negeri ini, khususnya terjadi di rumahnya. Untuk itu JK harus mendorong kasus ini diselesaikan secara hukum, biar rasa keadilan masyarakat tidak tercederai.
"Jika tidak ada proses hukum sama artinya JK sebagai calon wapres sudah membiarkan penzaliman dan pengangkangan terhadp proses hukum terjadi di rumahnya. Dampaknya, bagaimana publik bisa percaya bahwa JK sebagai wapres nanti akan melakukan penegakan supremasi hukum, karena pelanggaran hukum di rumahnya saja dia biarkan dan dia tutup mata," tandasnya.
