Wabup Way Kanan Sampaikan LPj Bupati 2014 dan KUA-PPAS Perubahan - MEDIA ONLINE

Hot

Tuesday, June 9, 2015

Wabup Way Kanan Sampaikan LPj Bupati 2014 dan KUA-PPAS Perubahan


WAY KANAN - DPRD Way Kanan, Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPj) tahun anggaran 2014 dan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) perubahan anggaran tahun 2015, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Way Kanan, Senin (8/6/2015).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Way Kanan Raden Adipati Surya didampingi Wakil Ketua Haris Nasution, S.Pd dan Betajuana, SH. Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Raden Nasution, Komisioner KPU Erwan Bustami, SH. MH, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan Camat se-Kabupaten Way Kanan. 

Ketua DPRD Way Kanan Raden Adipati Surya mengatakan, rapat paripurna diikuti 35 anggota DPRD Way Kanan. Sedangkan 5 anggota DPRD lainnya tidak hadir dikarenakan ada kepentingan keluarga .

"Pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menerima total pendapatan daerah sebesar Rp871,3 miliar dan melakukan belanja sebesar Rp845,6 miliar, pembiayaan netto sebesar Rp70,2 miliar. Sedangkan Silpa akhir tahun 2014 adalah Rp95,87 miliar," jelas Raden Nasution. 

Dia juga menyampaikan keberhasilan pemerintah daerah Kabuipaten Way Kanan untuk kelima kalinya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau unqualified dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Raden Nasution yang bergelar Raja Hukum juga memaparkan struktur pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2015 meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Secara total pendapatan semula direncanakan hanya sebesar Rp1,004 triliun setelah perubahan menjadi Rp1,075,8 triliun atau mengalami perubahan sebesar Rp71,8 miliar.

Di akhir sidang Ketua DPRD Way Kanan, Raden Adipati Surya mengatakan akan segera membentuk panita khusus (Pansus) untuk menelaah  laporan pertanggungjawaban bupati dan juga akan membahas KUA-PPAS ditingkat komisi sesuai leading sector masing-masing. (Heri)

Post Top Ad