 |
| Amran (kanan). | istimewa |
BANDAR LAMPUNG – Pihak Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Bandar Lampung mengoptimalkan pemanfaatan Puskesmas dengan mengefektifkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kota setempat. Pengoptimalisasian Puskesmas ini dilakukan dengan menghentikan kerjasama antara Diskes dengan Balai Pengobatan (BP) Kosasih.
"Pemutusan kerjasama itu untuk lebih mengoptimalkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diskes Bandar Lampung, sehingga dapat lebih maksimal pelayanan yang diberikan. Apalagi, Diskes Bandar Lampung telah melakukan perekrutan terhadap beberapa tenaga kesehatan, guna menunjang kekurangan tenaga medis di fasilitas kesehatan se-Bandar Lampung," jelas Kepala Dinkes Kota Bandar Lampung Amran, Jumat (20/3/2015).
Amran menyebutkan, saat ini memang masih dihadapkan berbagai kendala dalam mengoptimalkan pelayanan, diantaranya masih kekurangan tenaga kesehatan, baik perawat maupun dokter. Kadiskes menyatakan, kekurangan perawat dan dokter tersebut secara bertahap akan dipenuhi, baik melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun mengusulkan bantuan pada Kementerian Kesehatan.
“Kami sedang berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan, maka kekurangan perawat yang saat ini dialami, fasilitas kesehatan akan dipenuhi, tapi secara bertahap,” ujar Amran. Peningkatan pelayanan kesehatan sangat identik dengan ketersediaan sumber daya manusia, termasuk perawat. Jika masih kurang maka pelayanan pada masyarakat tidak akan maksimal.
Pengoptimalan Puskesmas ini dilakukan guna mendukung program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS. Seperti, diasumsikan penduduk ada 1.000, yang tertampung di BPJS 600 jiwa, berarti kita bisa menangani sisanya yakni 400 orang.
“Pastinya jelas program ini akan terus kami perbaiki dan segera dibuatkan Perwali agar lebih melindungi masyarakat kota ini,” ujar Amran, seperti dilansir Jurnalsumatra. Pihaknya terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh dari rumah sakit maupun klinik kesehatan yang sudah menandatangani kontrak kerjasama guna kelancaran program kesehatan gratis itu.
“Pada waktu membuat perjanjian kerjasama (PKS) yang datang hanya para direktur rumah sakitnya saja. Jadi saya minta agar program ini bisa segera diberitahukan kepada seluruh staf dan perawatnya,” tambahnya. (*)
