![]() |
| Chrisna Putra |
LAMPUNG - Kabar ketidak harmonisan atau perpecahan hubungan antara Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Wakil Gubernur (Wagub) Bachtiar Basri dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Arinal Djunaidi, dibantah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Chrisna Putra. Dia menegaskan, hingga detik ini ketiga pimpinan Pemprov Lampung itu tetap harmonis menjalankan roda pemerintahan.
"(Kabar)
Perpecahan itu tidak benar. Itu hanya penilaian sepihak segelintir
orang saja. Nyatanya, Pak gubernur, Pak wagub, dan Pak sekda tetap
harmonis," sanggah Chrisna di ruang Diskominfo, Jumat (16/1/2015).
Selain itu, dia juga menganggap penilaian dari pengamat kebijakan publik
dan akademisi Universitas Lampung, Dedi Hermawan hanya dari sudut
pandang pribadi.
"Pengamat
itu tidak mengerti pemerintahan. Sudut pandang penilaiannya dari mana.
Tidak ada perpecahan itu. Dia kan tidak berada di sini, kok bisa menilai
ada perpecahan," tukasnya. Chrisna menjelaskan, tidak hadirnya gubernur,
wagub dan sekdaprov dalam sidang paripurna DPRD Lampung pada Rabu
(14/1/2015) lalu, karena ketiganya ada kesibukan lain.
"Pak gubernur, wagub dan sekda ada agenda lain. Pak wagub ada agenda di Lampung Utara. Tidak hadir itu bukan menunjukkan ketidak harmonisan. Mereka ejoy-enjoy saja dan biasa saja kok," ujarnya, seperti dilansir Harianlampung.
Mantan Pejabat Kabupaten Lampung Timur ini juga menampik jika Arinal Djunaidi mundur dari jabatan sekdaprov atau ingin pindah ke Jakarta. Menurut dia, kalaupun memang benar, harus ada surat resmi yang diterima Gubernur Lampung.
"Semua itu tidak benar. Surat pengunduran dirinya tidak ada. Kalau ada, pasti ada surat resminya," tegas dia. (baca: Pasal Rolling, Gubernur, Wagub, Sekdaprov Lampung Tak Harmonis?)
Chrisna mengimbau kepada media, jika memuat pemberitaan miring hendaknya dikonfirmasi dengan yang bersangkutan, agar berita ke masyarakat bisa berimbang. (*)
Chrisna mengimbau kepada media, jika memuat pemberitaan miring hendaknya dikonfirmasi dengan yang bersangkutan, agar berita ke masyarakat bisa berimbang. (*)
