 |
| Rifky Wirawan |
LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Tidak hanya kepada para pejabat, namun Pemprov Lampung juga akan mendorong bagi anggota keluarga dari pejabat bersangkutan, untuk turut berperan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Sebagai perwujudan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan penandatanganan pakta integritas, yang diperuntukkan bagi seluruh istri pejabat di lingkup pemerintah provinsi setempat, Rabu (14/1/2015).
"Besok Pemprov Lampung akan menggelar pendandatanganan pakta integritas bagi seluruh istri pejabat. Ini sebagai salah satu upaya kita dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," jelas Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Rifky Wirawan, Selasa (13/1/2015).
Sebagai perwujudan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan penandatanganan pakta integritas, yang diperuntukkan bagi seluruh istri pejabat di lingkup pemerintah provinsi setempat, Rabu (14/1/2015).
"Besok Pemprov Lampung akan menggelar pendandatanganan pakta integritas bagi seluruh istri pejabat. Ini sebagai salah satu upaya kita dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," jelas Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Rifky Wirawan, Selasa (13/1/2015).
"Tujuan dilakukannya penandatanganan pakta integritas bagi seluruh istri pejabat di lingkup Pemprov Lampung itu, untuk mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," tambah dia.
Selain itu, lanjut Rifky, penandatangan pakta integritas bagi para istri pejabat tersebut guna menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama gubernur di seluruh Indonesia pada Desember lalu, yang menyarankan agar seluruh istri pejabat juga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Menurut dia, pada pelaksanaan pendatanganan pakta integritas itu akan dilakukan oleh seluruh istri pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, mulai dari istri gubernur dan wakil gubernur, Sekprov dan seluruh istri pejabat eselon dua, seperti dilansir rri.co.id.
"Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta agar penandatanganan pakta integritas bagi seluruh istri pejabat ini, dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung," imbau Rifky. (*)
Selain itu, lanjut Rifky, penandatangan pakta integritas bagi para istri pejabat tersebut guna menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama gubernur di seluruh Indonesia pada Desember lalu, yang menyarankan agar seluruh istri pejabat juga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Menurut dia, pada pelaksanaan pendatanganan pakta integritas itu akan dilakukan oleh seluruh istri pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, mulai dari istri gubernur dan wakil gubernur, Sekprov dan seluruh istri pejabat eselon dua, seperti dilansir rri.co.id.
"Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta agar penandatanganan pakta integritas bagi seluruh istri pejabat ini, dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung," imbau Rifky. (*)
