 |
| Rifky Wirawan |
LAMPUNG - Guna mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pihak Inspektorat Provinsi Lampung menyatakan akan terus berkomitmen menindaklanjuti berbagai temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kantor perwakilan Lampung.
Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Rifky Wirawan mengungkapkan, saat ini pihaknya masih terus menindaklanjuti berbagai temuan dari BPK, pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup di daerahnya.
"Temuan dari BPK RI Perwakilan Lampung tersebut mayoritas terhadap berbagai kelalaian administrasi pada SKPD. Dalam menindaklanjuti berbagai temuan BPK tersebut, 93 persen telah ditindaklanjuti dan diberikan solusi terhadap berbagai temuan tersebut," jelasnya, Minggu (18/1/2015).
Namun demikian lanjut Rifky Wirawan, pihaknya juga tidak melakukan sanksi terhadap beberapa pelanggaran yang bersifat administrasi tersebut. Namun pihaknya memberikan berbagai solusi kepada SKPD bersangkutan.
Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Rifky Wirawan mengungkapkan, saat ini pihaknya masih terus menindaklanjuti berbagai temuan dari BPK, pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup di daerahnya.
"Temuan dari BPK RI Perwakilan Lampung tersebut mayoritas terhadap berbagai kelalaian administrasi pada SKPD. Dalam menindaklanjuti berbagai temuan BPK tersebut, 93 persen telah ditindaklanjuti dan diberikan solusi terhadap berbagai temuan tersebut," jelasnya, Minggu (18/1/2015).
Namun demikian lanjut Rifky Wirawan, pihaknya juga tidak melakukan sanksi terhadap beberapa pelanggaran yang bersifat administrasi tersebut. Namun pihaknya memberikan berbagai solusi kepada SKPD bersangkutan.
"Jika sanksi, belumlah. Ini kan temuan yang sifatnya administrasi," terang mantan kepala dinas komunikasi dan informasi Pemprov Lampung tersebut, seperti dilansir dari laman RRI.
Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Lampung VM Ambar Wahyuni menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sejak tahun 2005 hingga Desember 2014, terhadap 15 SKPD pemerintah daerah di Lampung, terdapat 6981 rekomendasi, dengan total nilai Rp 488 miliar lebih.
Dari total nilai tersebut, sebesar Rp 236 miliar lebih sudah ditindaklanjuti, namun belum sesuai rekomendasi. Sementara senilai Rp 18 miliar lebih belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. (*)
Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Lampung VM Ambar Wahyuni menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sejak tahun 2005 hingga Desember 2014, terhadap 15 SKPD pemerintah daerah di Lampung, terdapat 6981 rekomendasi, dengan total nilai Rp 488 miliar lebih.
Dari total nilai tersebut, sebesar Rp 236 miliar lebih sudah ditindaklanjuti, namun belum sesuai rekomendasi. Sementara senilai Rp 18 miliar lebih belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. (*)
