 |
| Ridho Ficardo |
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menunda rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Pemerintah memprioritaskan pengembangan proyek 'Tol Laut'. Apa tanggapan Pemerintah Provinsi Lampung yang daerahnya sempat akan dihubungkan oleh JSS?
Gubernur Lampung Ridho Ficardo menjelaskan, pihaknya akan mengikuti apa pun kebijakan pemerintah pusat, termasuk menunda atau membatalkan pembangunan JSS. Pihaknya menilai, pemerintah perlu menuntaskan tersumbatnya aliran kendaraan dan barang di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, melalui pengembangan pelabuhan dan jalan Tol Trans Sumatera.
"Masalah awalnya kan kurang lancar. Yang penting penyeberangan diperlancar dan pelabuhan dikelola dengan baik," kata Ridho di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Lewat pengembangan pelabuhan di Merak, Banten dan Bakauheni, Lampung, Ridho optimistis pergerakan kendaraan untuk angkutan penumpang dan barang bisa berjalan dengan baik.
"Pemprov Lampung memandang yang penting ialah nggak terjadi antrean panjang, keluhan masyarakat di pelabuhan hilang," ujarnya, seperti dilansir Detik.
Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, dana pengembangan pelabuhan di Merak dan Bakauheni disediakan Rp 10,5 triliun. Pembangunan akan dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry.
"Nanti Ada 10 demarga di Merak dan di Bakauheni sehingga yang akan dibangun baru 4 dermaga di Bakauheni, dan 4 dermaga di Merak. Sekarangkan sudah ada 6 di Bakauheni dan 6 di merak," ujar Basuki.
Dana tersebut akan ditanggung oleh ASDP bersama BUMN lain. Dari dana Rp 10,5 triliun, Rp 8 triliun dialokasikan di sisi Merak, dan Rp 2,5 triliun di sisi Bakauheni. Proyek pengembangan pelabuhan dan infrastruktur pendukung akan dimulai pada April 2015.
"Anggaran untuk bangun dermaga adalah Rp 10,5 triliun yang dananya dari ASDP dan BUMN-BUMN lain," ujarnya. (*)